Jalan Sunan Drajat No 5 Kec Sumber 45611, email : pdpontrenkabcirebon@kemenag.go.id, FB : Pdpontren Kabcirebon

Wednesday, 28 August 2019

Bantuan Operasional Sekolah (Kerangka Acuan Kerja BOS PKPPS)

Bantuan Operasional Sekolah Pada Pondok Pesantren
Pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah (PKPPS)

Kantor kementrian agama kab. Cirebon
Tahun anggaran 20..
Kementerian Negara
Kementerian Agama Republik Indonesia
Unit eselon l
Ditjen Pendis
Unit eselon lll
Kantor Kementrian Agama Kab. Cirebon
Program
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Sasaran
Dana BOS terserap dengan baik dan tepat sasaran
Hasil
Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara Wajar Dikdas
Kegiatan
Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren
Indikator Kinerja Kegiatan
Tersalurnya BOS tepat sasaran
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran
Laporan/ Dokumen Kegiatan BOS
Volume
1 berkas laporan
Biaya
BOS Tingkat Ula        Rp

BOS Tingkat Wustha Rp.  
BOS Tingkat Ulya       Rp
 Jumlah :                    Rp.  



A.      LATAR BELAKANG
Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
Pada Pasal 34 ayat 2 menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan Pemerinta, Pemerintahan Daerah, dan masyarakat.
Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah Wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dasar (SD dan MI, SMP dan MTS dan sederajat). Kementrian Agama yang menangani pendidikan Madrasah dan Pesantren memiliki tanggungjawab yang sama dengan lembaga pendidikan lain dalam melaksanakan amanat UU tersebut.
Usaha untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut dilakukan melalui program wajib belajar 9 tahun. Program yang telah dimulai dari tahun 1994 tersebut berhasil dituntaskan dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs sederajat mencapai 98,2% pada tahun 2010.
Konsekuensi dari keberhasilan program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan MTs/sederajat yang harus ditampung oleh pendidikan menangah. Pusat Data Statistik Pendidikan atau PDSP Kemdikbud tahun 2011 menyatakan bahwa dari 4,2 juta lulusan MTs/sederajat, hanya sekitar 3 juta yang melanjutkan ke Sekolah menengah dan sisanya sebesar 1,2 juta tidakmelanjutkan. Sementara pada waktu bersamaan, sekitar 159.805 siswa SM mengalami putus sekolah yang sebagian besar disebabkan karena alasan ketidakmampuan membayar biaya pendidikan.
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Pemerintah mencanangkan program Wajib Belajar 12 Tahun yang rintisannya dimulai pada tahun 2012 dengan Program Menengah Universal. Salah satu dari tujuan program tersebut adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu.
Untuk mencapai tujuan Program Wajib Belajar 12 Tahun tersebut, Pemerintah telah menyiapkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah pada pondok Pesantren.

B.      DASAR HUKUM
1.       Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286); Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren.
2.       Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesua Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.       Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.       Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5.       Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6.       Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7.       Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8.       Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9.       Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
10.   Peraturan presiden Nomor 24 Tahun 2015 tenteng organisasi Kementrian Negara;
11.   Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementrian Negara;
12.   Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementrian Agama;
13.   Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Kementrian Agama;
14.   Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementrian Agama;
15.   Peraturan Menteru Agama 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
16.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK. 02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
17.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK, 05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementrian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan Nomor 173/PMK 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah pada Kementrian Negara/Lembaga;
18.   Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementrian Agama.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
C.      NAMA KEGIATAN
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Pondok Pesantren.
Pengertian BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya Opersional non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar di Pondok Pesantren Salafiyah, Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Mu’adalah. Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasaranam uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll (PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan). Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bagian penggunaan dana BOS.

D.      TUJUAN KEGIATAN
1.       Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dalam rangka Wajib Belajat 12 Tahun, sehingga pada tahun 2018 ini sasaran penerima BOS juga diperuntukkan bagi santri pada PPS tingkat Ulya dan Pendidikan Diniyah Formal tingkat Ulya dan satuan Pendidikan Mu’adalah sederajat MA.
2.       Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan sekarang menuju program wajib belajar 12 tahun.
3.       Secara khusus program BOS bertujuan untuk membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh santri miskin pada Pondok Pesantren penyelenggara program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menegah Universal (PMU). Meringankan beban biaya operasional sekolah pada Pondok Pesatren penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Universal.
4.       Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
                                                            
E.       SASARAN PROGRAM DAN BESAR BANTUAN 
Sasaran program BOS dilingkungan Pondok Pesantren adalah semua Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) penyelenggara Program Wajib Belajar dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) tingkat Ula, Wustha, dan Ulya serta Satuan Pendidikan Mu’adalah di seluruh Provinsi di Indonesia dengan syarat sebagai berikut:
1.       Memiliki izin operasional;
2.       Memiliki jumlah santri penerimaan BOS minimal 10 orang;
3.       Memiliki santri penerima BOS yang tidak terdaftar sebagai siswa pada sekolah atau madrasah dengan batas usia maksimal 15 tahun untuk tingkat Ula, 20 tahun untuk tingkat Wushta, dan 25 tahun tingkat Ulya;
4.       Jika persyaratan pada point (2) tidak terpenuhi, maka dibolehkan bagi Pesantren yang telah menyelenggarakan progrram Wajar Dikdas selama 3 tahun berturut-turut.

Besaran biaya satuan BOS pada Pondok Pesantren dihitung berdasarkan jumlah santri dengan ketentuan:
1.       PPS Ula, PDF Ula dan Satuan Mu’adalah setingkat MI: Rp. ....................,- /santri/tahun
2.       PPS Wustha, PDF Wustha & Satuan Mu’adalah setingkat MTs: Rp. .........................,-/santri/tahun
3.       PPS Ulya, PDF Ulya, dan Satuan Mu’adalah setingkat MA: Rp. ...................,- /santri/tahun                                                                                                                                                                                                                       

F.       WAKTU PENCAIRAN DANA   
Waktu Pencairan Dana Pada Tahun Anggaran 20.., dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2018, yaitu semester 2 tahun pelajaran 20../20.. dan semester 1 tahun pelajaran 20../20...
Adapun waktu pencairan dana BOS dilakukan pada setiap pengajuan pencairan sesuai dengan kebutuhan Pondok Pesantren penerima BOS, tetapi jumlah dana BOS yang dicairkan pada kuota jumlah santri yang dimiliki Pondok Pesantren pada tiap semester.

G.     TIM MANAJEMEN BOS TINGKAT KABUPATEN
1.       Struktur Organisasi Tim BOS Tingkat Kabupaten ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor  Kementrian Agama Kabupaten Cirebon.
Adapun struktur organisasi terdiri dari:
a.       Pengarahan kepala kantor kementrian agama kabupaten cirebon.
b.      Penanngungjawab.
1)      Kasi PD. Pontren Kantor Kemenag Kab. Cirebon
2)      Kepala Sub Bagian TU Kantor Kemenag Kab. Cirebon
c.       Tim Pelaksana
1)      Seksi Pengelolaan Keuangan Dan Administrasi BOS
2)      Seksi Data
3)      Seksi Monev
4)      Seksi Humas dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
2.       Tugas dan Tanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten
a.       Menetapkan alokasi untuk setiap Pondok Pesantren penerima BOS;
b.      Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada Pondok Pesantren penerima BOS;
c.       Melakukan pendataan Pondok Pesantren penerima BOS;
d.      Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dalam rangka penyaluran dana;
e.      Dalam hal anggaran BOS ada pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, segera menyalurkan dana BOS ke Pondok Pesantren sesuai dengan kebutuhan;
f.        Merencanakan dan melaksanakan monitoring evaluasi;
g.       Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
h.      Bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat Kabupaten;
i.         Melaporkan realisasi pelaksanaan program BOS kepada Tim Manajemen BOS Provinsi;
j.        Melaporkan penggunaan dan safeguarding kepada Tim Manajemen BOS Provinsi;

H.      TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PONDOK PESANTREN
a.       Mengirimkan data santri penerima BOS pada tiap semester (Formulir BOS-02A/B/C);
b.      Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data santri yang ada.
Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota dan Tim Manajemen BOS Provinsi;
c.       Mengidentifikasi santri miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran (Formulir BOS-03);
d.      Mengelola dana BOS secara transparan dan bertanggungjawab;
e.      Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS pada Pondok Pesantren menururt komponen dan besar dananya;
f.        Mengumumkan besar dana BOS yang digunakan Pondok Pesantren;
g.       Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS pada Pondok Pesantren secara lengkap;
h.      Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana BOS di pondok pesantren;
i.         Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
j.        Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapih.

I.        BIAYA YANG DIPERLUKAN
Bantuan ini bersumber dari Dana DIPA Kementrian Agama Kantor Kabupaten Cirebon Tahun 20... Dengan total anggaran Rp. .................,- Rincian sebagai berikut:
1.       BOS Tingkat Ula            Rp.
2.       BOS Tingkat Qustha                    Rp.
3.       BOS Tingkat Ulya          Rp.
Jumlah :                        Rp.


J.        PENUTUP
Demikian TOR Dukungan Operasional Pendidikan Keagamaan dibuat sebagai acuan kegiatan.


                                                                                                                                                                                Sumber, ............... 2019
                                                                                An KEPALA Seksi PD. Pontren




                                                                                                Aziz Ahlaf, S.kom                                                                                                NIP. 1988072820111001

No comments:

Post a Comment

Berita Lainnya

Tugas Utama dan Fungsi Seksi PD Pontren

PENDATAAN EMIS ONLINE : KLIK DISINI A.     Tugas Pokok : 1.        Menangani pendirian Ijin Operasional lembaga 2.        Menangani...

Follow by Email